SERANG – Dampak musim kemarau ekstrem 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat sedikitnya 140 titik di sejumlah kabupaten dan kota mengalami krisis air bersih akibat menurunnya debit sumber air selama musim kemarau yang diperkirakan menjadi salah satu yang terpanjang dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan kondisi tersebut tersebar di empat kabupaten dan kota di Banten. Sementara itu, hingga saat ini Kota Tangerang menjadi satu-satunya daerah yang belum melaporkan adanya dampak signifikan berupa krisis air bersih.
“Di wilayah Provinsi Banten tercatat sekitar 140 titik mengalami krisis air bersih. Hingga saat ini Kota Tangerang belum melaporkan adanya kondisi kekeringan seperti daerah lainnya,” ujar Andra Soni dalam keterangannya, Kamis (30/07/2026)
Menurut Andra, panjangnya musim kemarau tahun ini meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah kawasan, terutama wilayah yang bergantung pada sumber air permukaan maupun sumur dangkal. Karena itu, Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat langkah tanggap darurat agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendistribusikan bantuan air bersih secara rutin ke daerah terdampak. Pemerintah juga memastikan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terus disalurkan ke wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Saat ini kami terus melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Kami juga memastikan distribusi air terus berjalan agar kebutuhan warga tetap terpenuhi,” kata Andra.
Selain penanganan jangka pendek, Pemprov Banten juga menyiapkan solusi berkelanjutan dengan berkoordinasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah tersebut dilakukan melalui kajian teknis untuk menentukan titik pengeboran air tanah yang potensial sebagai lokasi pembangunan sumur bor baru, sehingga masyarakat memiliki sumber air yang lebih andal ketika musim kemarau kembali terjadi.
Gubernur juga meminta seluruh pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga instansi terkait untuk memperkuat pemantauan di lapangan dan segera merespons setiap laporan warga mengenai krisis air bersih. Respons cepat dinilai penting agar distribusi bantuan dapat dilakukan sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
Ia menambahkan, Banten memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi dua ancaman hidrometeorologi secara bergantian, yakni kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan tiba. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui perencanaan infrastruktur air, konservasi sumber daya air, serta kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar masyarakat tetap memperoleh hak dasar mereka, terutama akses terhadap air bersih dan air minum yang layak di tengah cuaca ekstrem seperti sekarang,” pungkasnya. (red)
