TANGSEL – Ambisi menjadi kota digital kian kencang digaungkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan mendorong integrasi layanan berbasis AI dan satu ekosistem aplikasi. Namun di balik narasi “smart city”, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar: apakah layanan di lapangan sudah benar-benar secepat sistemnya?
Kepala Diskominfo Tangsel, TB Asep Nurdin, menyebut transformasi digital ini sebagai lompatan besar dari sistem lama yang terfragmentasi menuju satu pintu layanan melalui Tangsel ONE dan asisten virtual HELITA.
“Sekarang warga tidak perlu lagi banyak aplikasi. Semua layanan sudah terintegrasi, bahkan bisa diakses lewat WhatsApp 24 jam,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Secara konsep, sistem ini memang menjanjikan. Lebih dari 73 layanan perizinan telah terdigitalisasi, pengaduan warga bisa dilakukan secara daring, hingga pembayaran pajak yang tidak lagi membutuhkan antrean fisik. Pemerintah juga mengklaim telah memanfaatkan big data untuk memantau isu secara real-time.
Namun di lapangan, realitas belum sepenuhnya sejalan. Sejumlah warga masih mengeluhkan proses yang tetap berlapis, respons yang tidak selalu cepat, hingga kebutuhan untuk tetap datang langsung ke kantor layanan ketika sistem tidak berjalan optimal.
“Sudah daftar online, tapi tetap diminta datang lagi. Jadi terasa dua kali proses,” keluh seorang warga di Ciputat.
Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menggantikan birokrasi konvensional, melainkan kerap berjalan berdampingan—bahkan dalam beberapa kasus saling tumpang tindih.
Asep mengakui bahwa transformasi ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja di internal pemerintahan.
“Teknologi hanyalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan itu benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Tangsel menargetkan pengembangan lanjutan pada kuartal ketiga 2026, termasuk layanan yang lebih personal dan sistem notifikasi otomatis. Bahkan, visi 2027 diarahkan pada konsep Smart City Humanis berbasis layanan prediktif.
Namun tantangan tidak berhenti di situ. Integrasi data dalam skala besar juga membawa risiko keamanan siber, di tengah meningkatnya kasus kebocoran data di berbagai sektor. Pemerintah mengklaim telah memperkuat sistem perlindungan melalui tim keamanan digital.
“Kedaulatan data warga adalah prioritas. Kepercayaan publik sangat bergantung pada keamanan sistem,” tegas Asep.
Di tengah ambisi digital yang terus digenjot, satu hal menjadi catatan penting: kecanggihan teknologi hanya akan bermakna jika sejalan dengan pengalaman nyata masyarakat.
Karena bagi warga, ukuran layanan bukan pada seberapa canggih sistem dibangun—tetapi seberapa mudah, cepat, dan pasti urusan mereka diselesaikan. (red)
