TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus menggencarkan berbagai program pemberdayaan UMKM. Namun di balik rangkaian pelatihan, digitalisasi, dan akses pembiayaan yang digaungkan, muncul pertanyaan mendasar: seberapa jauh program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan?
Sebagai salah satu sektor yang menopang ekonomi daerah, UMKM di Tangsel tercatat berjumlah puluhan ribu unit. Mereka menjadi penyerap tenaga kerja sekaligus penopang ekonomi keluarga, terutama di tengah tekanan ekonomi yang fluktuatif.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan bagi pelaku usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Kami berkomitmen memberikan fasilitas agar pelaku usaha bisa terus maju,” ujarnya, Senin (13/04/2026).
Meski demikian, sejumlah pelaku UMKM menilai tantangan di lapangan tidak sesederhana mengikuti pelatihan atau masuk ke platform digital. Akses pasar yang terbatas, persaingan harga, hingga keterbatasan modal masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi.
Program digitalisasi, misalnya, dinilai belum merata. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan atau kesiapan untuk beradaptasi dengan teknologi, terutama bagi usaha mikro yang masih bertumpu pada penjualan konvensional.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, Bachtiar Priyambodo, menyatakan pihaknya terus melakukan pendampingan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
“Kami dorong pelatihan dan pemasaran digital agar UMKM bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” jelasnya.
Namun, di sisi lain, muncul kebutuhan akan pendekatan yang lebih spesifik dan berkelanjutan. Pelaku usaha membutuhkan bukan hanya pelatihan sesaat, melainkan akses nyata ke pasar, permodalan yang mudah dijangkau, serta pendampingan yang konsisten.
Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Program sudah berjalan, tetapi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM.
Di tengah upaya pemerintah, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran. Sebab bagi pelaku UMKM, yang dibutuhkan bukan sekadar program, tetapi solusi nyata yang mampu meningkatkan omzet dan keberlanjutan usaha. (red)
