TANGSEL — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memastikan ribuan siswa yang gagal masuk SMP negeri tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Melalui program bantuan pendidikan sebesar Rp1,8 juta per tahun, Pemkot Tangsel menjamin dukungan biaya sekolah bagi siswa yang bersekolah di SMP swasta hingga mereka lulus.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Program ini menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung SMP negeri yang setiap tahun tidak mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik.
“Bantuan ini bukan hanya saat awal masuk sekolah. Sampai lulus SMP akan terus diberikan. Jadi orang tua tidak perlu khawatir,” ujar Pilar, Senin (08/06/2026).
Berdasarkan data Pemkot Tangsel, setiap tahun jumlah pendaftar SMP negeri mencapai sekitar 15 ribu siswa. Sementara kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 10 ribu siswa. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 2.000 hingga 5.000 siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Melihat kesenjangan tersebut, Pemkot Tangsel menggulirkan program bantuan pendidikan bagi siswa yang mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), namun tidak diterima di sekolah negeri dan akhirnya melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Karena daya tampung sekolah negeri terbatas, kami hadir melalui program bantuan pendidikan sekolah swasta. Ini bentuk tanggung jawab pemerintah agar semua anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak,” kata Pilar.
Ia menjelaskan, bantuan sebesar Rp1,8 juta per tahun tidak diberikan langsung kepada siswa, melainkan disalurkan kepada sekolah penerima berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata secara resmi. Skema tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran sekaligus mendukung keberlangsungan operasional sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah.
Untuk menjamin transparansi, proses penyaluran dana akan diawasi secara ketat oleh Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Verifikasi dilakukan berdasarkan jumlah siswa penerima yang terdaftar dalam sistem pendidikan daerah.
“Semua akan diperiksa dan diverifikasi. Harus sesuai dengan jumlah siswa yang benar-benar terdaftar agar bantuan ini tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Pilar.
Program bantuan pendidikan tersebut menjadi salah satu strategi Pemkot Tangsel dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga di tengah meningkatnya kebutuhan biaya sekolah. Dengan dukungan yang berkelanjutan hingga siswa menyelesaikan pendidikan SMP, pemerintah berharap tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. (red)
