
TANGERANG – Kabel menjuntai yang selama ini menghiasi langit Kabupaten Tangerang akhirnya mulai ditertibkan. Namun di balik seremoni pemotongan kabel di Jalan Syekh Nawawi, Tigaraksa, muncul pertanyaan yang tak sederhana: kenapa penataan ini baru dilakukan sekarang?
Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, memimpin langsung dimulainya relokasi kabel udara ke bawah tanah—langkah yang disebut sebagai bagian dari pembenahan estetika dan keselamatan kota. Program ini melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Dinas Perhubungan, serta Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wilayah Banten.
“Hari ini kita mulai penataan. Targetnya 15 ruas jalan tahun ini, dengan 10 ruas prioritas,” ujar Intan, Rabu (29/4/2026).
Langkah ini disambut positif, namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi kabel semrawut bukan persoalan baru. Bertahun-tahun, jaringan utilitas tumbuh tanpa penataan terpadu, menyisakan pemandangan kusut di udara dan potensi bahaya bagi pengguna jalan.
Pemerintah menilai, relokasi ke bawah tanah menjadi solusi jangka panjang. Selain memperindah kota, sistem ini dinilai lebih aman dan mengurangi risiko gangguan akibat kabel yang menjuntai rendah atau rusak.
“Kita ingin Kabupaten Tangerang lebih rapi, aman, dan tidak ada lagi kabel semrawut,” tegas Intan.
Sekretaris DBMSDA Kabupaten Tangerang, Endang Sukendar, mengakui bahwa kondisi sebelumnya memang memiliki risiko, terutama di titik-titik dengan kepadatan jaringan tinggi.
“Jalan dengan kabel menjuntai itu berbahaya. Penataan ini bagian dari langkah jangka panjang,” ujarnya.
Di sisi lain, Koordinator Apjatel Banten, Noviana, menjelaskan bahwa proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh pihak swasta. Hal ini sekaligus menjawab mengapa implementasi baru bisa berjalan sekarang, setelah koordinasi dan skema pembiayaan disepakati.
“Kami targetkan selesai dalam satu tahun untuk 15 ruas jalan, meski ada tantangan seperti kenaikan harga material,” katanya.
Meski demikian, publik masih menaruh perhatian pada konsistensi pelaksanaan. Penataan kabel bawah tanah bukan proyek sederhana—dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat agar tidak berhenti di beberapa ruas saja.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat bersabar karena pengerjaan berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas sementara. Namun di tengah proses tersebut, satu catatan tetap mengemuka: penataan kota bukan hanya soal memulai, tetapi soal ketepatan waktu dalam merespons masalah yang sudah lama terlihat.
Kini, langkah sudah dimulai. Tinggal menunggu, apakah perubahan ini benar-benar merata—atau hanya menjadi awal yang tertunda terlalu lama. (red)





