TANGSEL – Persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), banjir, pengelolaan sampah, hingga perlindungan perempuan dan anak menjadi sederet isu strategis yang dibawa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Banten. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai momentum menyuarakan berbagai kebutuhan masyarakat yang dinilai memerlukan dukungan lintas kewenangan agar segera mendapat solusi.
Aspirasi itu disampaikan saat Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jumat (26/6). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan legislatif provinsi dalam menyelaraskan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain empat isu utama tersebut, Pemkot Tangsel juga menyoroti kebutuhan pembangunan SMA Negeri baru. Permintaan itu muncul seiring tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri setiap pelaksanaan SPMB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan telah melampaui 1,4 juta jiwa, dengan pertumbuhan kawasan permukiman yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi itu membuat kebutuhan layanan pendidikan negeri semakin mendesak agar mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah pelajar.
Asisten Daerah II Kota Tangerang Selatan, Heru Agus Santoso, mengatakan forum reses menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Tangsel dan DPRD Provinsi Banten dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Berbagai persoalan strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Banten hari ini supaya bisa menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Heru.
Menurut Heru, Pemkot Tangsel terus mendorong penambahan SMA Negeri sebagai langkah mengurangi kesenjangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung sekolah negeri. Pemerintah kota pun menyatakan kesiapannya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten agar rencana pembangunan sekolah baru dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Tak hanya sektor pendidikan, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta dengan aktivitas perkotaan yang tinggi, volume sampah di Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan setiap harinya. Karena itu, Pemkot Tangsel tengah memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui kolaborasi antardaerah, penguatan fasilitas pengolahan, serta mendorong pengurangan sampah dari sumbernya agar tercipta sistem yang lebih berkelanjutan.
Persoalan banjir di sejumlah titik rawan juga masuk dalam daftar prioritas pembahasan. Pemkot menilai penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial karena berkaitan dengan jaringan sungai dan drainase yang melintasi batas wilayah administrasi. Oleh sebab itu, dukungan Pemerintah Provinsi Banten dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap cuaca ekstrem.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Tangsel turut menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi Banten. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, pencegahan kekerasan, hingga pendampingan bagi kelompok rentan secara lebih komprehensif.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo, memastikan seluruh masukan dari Pemkot Tangsel akan menjadi bahan pembahasan di DPRD sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Melalui reses yang hari ini kita laksanakan, seluruh aspirasi dari Pemkot Tangsel akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Provinsi Banten. Kami berharap akan lahir solusi-solusi strategis terhadap berbagai persoalan yang berkembang sehingga kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi melalui kebijakan maupun program pembangunan,” kata Budi. (red)
