TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali menjanjikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2026 yang lebih stabil, transparan, dan mudah diakses. Namun di balik klaim tersebut, publik masih menyimpan ingatan soal gangguan sistem, antrean digital, hingga kepanikan orang tua pada tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Diskominfo Tangsel, Tb Asep Nurdin, memastikan berbagai pembenahan telah dilakukan. Mulai dari peningkatan kapasitas server, penerapan load balancing, hingga sistem monitoring real-time untuk mengantisipasi lonjakan akses.
“Kami pastikan sistem lebih aman, stabil, dan andal dibanding sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan yang tertulis, Minggu (03/05/2026).
Secara teknis, langkah tersebut terdengar meyakinkan. Namun persoalan PPDB selama ini tidak hanya soal server. Di lapangan, persoalan kerap lebih kompleks—mulai dari kebingungan orang tua, ketidaksesuaian data, hingga ketatnya persaingan jalur zonasi yang sering memicu polemik.
Fenomena “war tiket sekolah” bahkan kerap terjadi setiap awal pendaftaran. Orang tua berlomba masuk sistem di detik pertama, khawatir kehilangan peluang akibat selisih jarak atau kuota yang terbatas.
“Setiap tahun sama saja, deg-degan nunggu server, takut error, takut nggak kebagian,” ujar Wati, salah satu orang tua siswa di Serpong.
Diskominfo menyebut telah melakukan stress test dan simulasi sistem untuk memastikan kesiapan. Namun pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa uji coba tidak selalu mencerminkan kondisi nyata saat puluhan ribu pengguna mengakses sistem secara bersamaan.
Di sisi lain, fitur baru seperti verifikasi otomatis dan pemantauan real-time memang menjadi langkah maju. Tetapi jika di lapangan masih ditemukan proses manual atau kendala teknis, maka digitalisasi berisiko hanya menjadi lapisan tambahan, bukan solusi.
Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan juga diklaim memperkuat integrasi data dan mekanisme seleksi. Namun isu klasik seperti perbedaan data kependudukan dan domisili masih menjadi potensi konflik yang belum sepenuhnya terjawab.
Pemerintah mengimbau masyarakat menyiapkan dokumen sejak dini dan menghindari hoaks. Imbauan ini penting, tetapi tidak cukup jika sistem inti masih menyisakan celah kebingungan bagi pengguna.
PPDB bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal kepercayaan publik. Ketika sistem error, dampaknya bukan hanya teknis—tetapi menyangkut masa depan anak.
Dengan berbagai janji perbaikan, PPDB 2026 kini memasuki fase pembuktian. Apakah benar akan lebih baik, atau kembali menghadirkan kepanikan yang sama di hari pertama?
Karena bagi orang tua, satu hal yang paling ditunggu bukanlah kecanggihan sistem—melainkan kepastian bahwa anak mereka mendapatkan akses pendidikan tanpa harus “berlomba dengan server”. (red)
