TANGERANG — Perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pelayanan jemaah haji mendapat sorotan positif dari Komisi VIII DPR RI. Berbagai dukungan yang diberikan pemerintah daerah dinilai menunjukkan komitmen untuk memudahkan jemaah sejak persiapan keberangkatan hingga kembali ke daerah.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Kamis (17/9/2026). Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran Pemkab Tangerang, unsur Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten serta jajaran Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam agenda itu, Komisi VIII DPR RI menggali berbagai masukan dari pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan jemaah juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.
Bupati Maesyal mengatakan, Pemkab Tangerang berupaya hadir dalam berbagai tahapan persiapan haji. Salah satunya melalui dukungan hibah untuk kegiatan pembekalan jemaah yang melibatkan MUI, Kementerian Agama serta Kementerian Haji dan Umrah.
Pemkab Tangerang juga menyediakan transportasi bagi jemaah dari Masjid Al-Amjad Tigaraksa menuju embarkasi dan setelah kepulangan kembali ke Kabupaten Tangerang. Fasilitas tersebut dibiayai pemerintah daerah sehingga jemaah tidak perlu menanggung biaya perjalanan tersebut.
“Kita ingin memberikan perhatian kepada jemaah haji Kabupaten Tangerang. Mulai dari persiapan, keberangkatan sampai kembali lagi ke daerah. Kita berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan,” ujar Maesyal.
Dukungan tersebut berlanjut pada penyelenggaraan haji 2026. Setiap jemaah haji Kabupaten Tangerang mendapat uang saku Rp750 ribu. Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan untuk bantuan tersebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Tidak berhenti pada pelayanan jemaah asal Kabupaten Tangerang, Pemkab juga memberikan dukungan sekitar Rp22–23 miliar untuk pembangunan Asrama Haji Banten di Kota Tangerang. Menurut Maesyal, dukungan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat fasilitas pelayanan haji bagi masyarakat Banten.
Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan lahan di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang. Pembangunan kantor tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027 agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dan optimal.
“Kita sudah menyiapkan lahannya di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah pada 2027. Kalau sudah memiliki kantor sendiri, tentu pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” ujarnya.
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang mengapresiasi berbagai langkah tersebut. Ia menilai perhatian Pemkab Tangerang terhadap jemaah terlihat melalui dukungan langsung kepada jemaah sekaligus pembangunan fasilitas penunjang penyelenggaraan haji.
“Kami sangat terkesan dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Bupati Tangerang yang intens memberikan perhatian dan bantuan kepada jemaah haji,” kata Marwan.
Menurut Marwan, kunjungan tersebut tidak sekadar untuk melihat dukungan daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi Komisi VIII DPR RI untuk menyerap persoalan, saran dan masukan dari Kabupaten Tangerang. Berbagai masukan itu diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.
