KOTA TANGERANG – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, evaluasi kritis mulai bermunculan. Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai pemerintahan Andra–Dimyati belum menunjukkan akselerasi signifikan dalam mengeksekusi kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Adib, salah satu indikator lambannya konsolidasi pemerintahan terlihat dari masih banyaknya jabatan eselon II atau kepala dinas yang belum terisi pejabat definitif dan hanya dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Padahal, berdasarkan regulasi kepegawaian, penunjukan Plt sejatinya bersifat sementara dan bukan solusi jangka panjang dalam tata kelola birokrasi.
“Indikatornya jelas, sejumlah posisi kepala dinas dibiarkan kosong cukup lama. Publik menilai kepemimpinan Andra–Dimyati masih tersandera kompromi politik internal, terutama soal pembagian kewenangan,” ujar Adib saat memberikan evaluasi satu tahun kepemimpinan Pemprov Banten, Rabu (18/02/2026).
Ia menegaskan, keberadaan Plt yang berkepanjangan berpotensi menghambat efektivitas program. Secara administratif, Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam penganggaran dan mutasi kebijakan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Banten tengah dihadapkan pada tantangan peningkatan layanan publik, pengendalian inflasi daerah, serta percepatan realisasi belanja APBD.
“Alih-alih langsung tancap gas setelah pelantikan, pemerintah justru menghabiskan waktu hampir satu tahun untuk menuntaskan penataan pejabat definitif. Dalam situasi seperti ini, masyarakat yang dirugikan karena percepatan program menjadi tidak optimal,” tegasnya.
Adib juga menyoroti kecenderungan penggunaan istilah atau branding program yang dinilai identik dengan figur kepala daerah. Ia mengingatkan agar kebijakan publik tidak terjebak pada pencitraan politik, mengingat seluruh program dibiayai melalui APBD yang bersumber dari uang rakyat.
“Harus dipahami, ini anggaran negara, bukan uang pribadi. Jangan sampai program pemerintah terlihat seperti personalisasi kebijakan,” katanya.
Sebagai informasi, dalam struktur organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten terdapat puluhan jabatan pimpinan tinggi pratama yang berperan vital dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Keterisian posisi secara definitif dinilai krusial untuk memastikan kesinambungan program, kepastian administrasi, serta akuntabilitas pemerintahan.
Adib menekankan, momentum satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi titik konsolidasi kuat bagi Andra–Dimyati untuk membuktikan efektivitas tata kelola birokrasi. “Publik menunggu kerja nyata, bukan sekadar penyesuaian politik di internal pemerintahan,” pungkasnya. (jn)
