TANGSEL – Peluncuran sistem layanan digital Tangsel One dengan asisten virtual Helita (Helo Kita Tangsel) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Namun di balik pujian tersebut, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: apakah kemudahan digital itu sudah benar-benar dirasakan warga di lapangan?
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, meresmikan platform ini sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Sistem tersebut dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Mohammad Averrouce bahkan menyebut Tangsel One sebagai contoh inovasi yang layak direplikasi di daerah lain.
“Kami mengapresiasi konsolidasi layanan dalam satu platform besar. Ini langkah maju dalam transformasi digital pelayanan publik,” ujarnya.
Secara konsep, Tangsel One memang menjanjikan efisiensi. Berbagai layanan—dari pengaduan hingga administrasi—diklaim bisa diakses dalam satu aplikasi. Ditambah lagi, Helita hadir sebagai asisten digital 24 jam yang siap membantu warga kapan saja.
Namun realitas di lapangan belum sepenuhnya sejalan.
Sejumlah warga mengaku masih harus datang langsung ke kantor pelayanan meski sudah mengakses sistem secara online. Proses digital yang diharapkan memangkas birokrasi, dalam praktiknya justru sering menjadi tahap awal sebelum proses manual.
“Sudah daftar online, tapi tetap diminta datang untuk verifikasi. Jadi dua kali proses,” ujar seorang warga Ciputat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi sistem belum sepenuhnya menyentuh level operasional. Digitalisasi masih berjalan berdampingan dengan pola lama, bukan menggantikannya secara utuh.
Di sisi lain, tantangan juga datang dari kesiapan sumber daya manusia dan konsistensi antar perangkat daerah dalam mengadopsi sistem baru. Tanpa perubahan budaya kerja, teknologi berisiko hanya menjadi etalase inovasi, bukan solusi nyata.
Kemenpan-RB sendiri menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari peluncuran sistem, tetapi dari sejauh mana layanan tersebut benar-benar mempermudah masyarakat.
“Digitalisasi harus berdampak langsung pada kualitas pelayanan, bukan sekadar perubahan sistem,” tegas Averrouce.
Pemerintah Kota Tangsel pun membuka ruang evaluasi dengan mendorong masyarakat memberikan masukan. Kritik publik dinilai penting agar sistem dapat berkembang lebih adaptif dan inklusif.
Di tengah apresiasi yang diberikan, publik kini menunggu pembuktian. Apakah Tangsel One akan benar-benar memangkas birokrasi, atau hanya menambah satu lapisan baru dalam proses pelayanan?
Karena bagi warga, ukuran keberhasilan bukan pada kecanggihan teknologi—melainkan pada satu hal sederhana: urusan selesai tanpa dipersulit. (red)
