TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi dua ancaman yang datang silih berganti: kekeringan saat kemarau dan banjir ketika hujan deras. Mulai 2027, pemerintah berencana memperbanyak infrastruktur konservasi air seperti sumur resapan, sumur imbuhan, lubang biopori hingga tandon retensi di sejumlah wilayah.
Rencana tersebut menjadi semakin relevan setelah musim kemarau 2026 berdampak cukup luas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mencatat 13 dari 29 kecamatan mengalami krisis air bersih pada awal Agustus. Sejumlah sumur dan sumber air warga dilaporkan mulai mengering sehingga kebutuhan air bersih harus ditangani melalui dukungan lintas instansi dan berbagai pihak.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy mengatakan program 2027 saat ini masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan anggaran terlebih dahulu sebelum menentukan jumlah serta lokasi pembangunan fasilitas konservasi air tersebut.
“Nanti kita lihat ketersediaan anggarannya berapa untuk 2027 program penanganan kekeringan ini, baru kita bisa menghitung dengan anggaran yang kita siapkan itu kira-kira akan tersebar di titik-titik mana saja,” ujar Erwin, Rabu (19/8/2026).
Menurut Erwin, pendekatan yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kekeringan sudah terjadi. Pemerintah ingin membangun sistem yang mampu menyimpan air ketika hujan dan mempertahankannya sebagai cadangan ketika musim kering. Dengan cara itu, ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang mudah menyusut saat kemarau diharapkan dapat ditekan.
“Jadi pikiran kita kalau memang sudah terprogramkan dengan baik, pada saat kemarau pun kita masih punya cadangan air bawah tanah yang memadai,” jelasnya.
Konsep tersebut juga menjadi penting karena Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas dan terbagi dalam 29 kecamatan, 246 desa serta 28 kelurahan. Data pemerintah daerah mencatat luas wilayah Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 103.244 hektare. Skala wilayah tersebut membuat penentuan titik pembangunan harus dilakukan berdasarkan kajian dan kebutuhan masing-masing kawasan.
Di sisi lain, fasilitas yang dirancang Pemkab Tangerang juga memiliki fungsi menghadapi ancaman banjir. Sumur resapan dan biopori dapat membantu memasukkan air hujan ke dalam tanah, sedangkan sumur imbuhan diarahkan untuk meningkatkan cadangan air tanah. Tandon retensi berfungsi menahan air sementara sehingga limpasan yang langsung menuju saluran drainase dapat dikurangi.
“Sebaliknya pada saat musim penghujan juga dengan keberadaan sumur resapan, lubang biopori, sumur imbuhan, tandon itu juga bisa menjadi penampung air supaya debit banjir itu tidak terlalu besar,” tutur Erwin.
Dengan pola tersebut, pembangunan infrastruktur air pada 2027 diarahkan untuk bekerja dua arah. Saat hujan, air sebanyak mungkin ditahan dan diserap agar tidak seluruhnya menjadi limpasan. Ketika kemarau datang, cadangan air yang tersimpan di dalam tanah diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat.
Strategi itu juga memperkuat penanganan kekeringan yang saat ini masih dilakukan pemerintah daerah. BPBD Kabupaten Tangerang sebelumnya menyebut penanganan krisis air bersih membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, TNI-Polri, PMI, PDAM serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Bagi pemerintah daerah, program tersebut bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Infrastruktur resapan air diposisikan sebagai investasi lingkungan untuk menghadapi pola cuaca yang semakin sulit diprediksi. Jika perencanaan dan pembiayaannya dapat diselesaikan sesuai target, 2027 akan menjadi awal pembangunan sistem cadangan air yang lebih terstruktur sekaligus memperkuat ketahanan Kabupaten Tangerang terhadap bencana hidrometeorologi. (red)
