KOTA TANGERANG — Pengamat politik Adib Miftahul kembali mengkritik realisasi janji kampanye Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, khususnya pada sektor ketenagakerjaan dan pelayanan dasar. Meskipun data statistik menunjukkan tren menurun pada angka pengangguran, Adib menilai percepatan perubahan masih belum terlihat secara signifikan oleh publik.
Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini pada Februari 2025 tercatat 6,64 persen, turun 0,38 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (7,02 persen). Penurunan ini terjadi di semua kelompok kelamin dan wilayah, menunjukkan perbaikan lapangan kerja secara umum.
Namun Adib menilai bahwa perbaikan statistik belum sebanding dengan kenyataan yang dirasakan oleh banyak warga di daerah pinggiran Banten. Ia mengatakan masih banyak lulusan sekolah yang belum terserap di pasar kerja lokal dan masih ditemui kasus akses kesehatan yang buruk di daerah terpencil.
“Serapan tenaga kerja kita memang turun sedikit, namun banyak lulusan yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sektor kesehatan, kita masih melihat warga harus ditandu karena infrastruktur yang belum memadai. Ini tantangan besar yang seharusnya ditangani lewat kebijakan nyata, bukan semata perbaikan angka statistik,” kata Adib, Rabu (18/2/2026).
Adib juga menekankan bahwa fokus kebijakan terlalu tersebar dan cenderung administratif. Ia menyarankan pemerintah daerah menentukan prioritas yang benar-benar bisa memberikan dampak besar bagi warga, terutama dalam peningkatan kapasitas kerja dan kualitas layanan publik.
Ia mencontohkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menurutnya belum mampu mengakomodasi kebutuhan keterampilan masa kini. “BLK tidak boleh lagi mendidik orang dengan model lama yang hanya menghasilkan tenaga teknis. Sekarang ini era digital, kita butuh pelatihan inovatif seperti content creation, digital marketing, atau keterampilan lain yang relevan dengan pasar kerja masa kini,” ujarnya.
Adib mengingatkan, kebijakan publik harus diarahkan agar lulusan pendidikan di Banten tidak hanya menjadi tenaga kerja generik, tetapi mampu bersaing baik di tingkat provinsi maupun nasional. Menurutnya, saat ini Banten masih menghadapi tantangan dalam menghubungkan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal, yang memperlambat pertumbuhan pekerjaan berkualitas.
Catatan BPS memperlihatkan selain penurunan TPT, struktur pekerjaan di Banten juga menunjukkan pergeseran. Selain penyerapan tenaga kerja yang meningkat di sektor konstruksi, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan, mencerminkan lebih banyak warga yang aktif mencari dan mendapatkan pekerjaan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski ada tren positif statistik, Adib menyatakan bahwa angka statistik tidak serta-merta menunjukkan perubahan hidup yang dirasakan masyarakat. “Masyarakat membutuhkan kesempatan kerja yang bermartabat, layanan kesehatan yang memadai, serta akses pendidikan yang relevan agar potensi Banten bisa benar-benar terwujud,” tutupnya. (jn)
