TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi meluncurkan Datara atau Data Rakyat Tangerang Selatan, Kamis (10/9/2026). Portal data sosial ekonomi terintegrasi ini disiapkan untuk membantu pemerintah menyusun, menjalankan, memantau hingga mengevaluasi program pembangunan berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
Peluncuran sekaligus sosialisasi Datara berlangsung di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Kehadiran platform tersebut menjadi langkah Pemkot Tangsel memperkuat pengambilan keputusan agar program pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga lebih efektif dan tepat sasaran.
Asisten Daerah I Kota Tangsel Chaerudin mengatakan, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itu, data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan penting pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.
“Data merupakan komponen penting dalam pembangunan. Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan informasi yang tepat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, kita hadirkan Datara untuk tujuan itu,” ujar Chaerudin.
Menurutnya, pemanfaatan data tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari penanganan kemiskinan dan bantuan sosial hingga pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta program pembangunan lainnya. Implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Datara diharapkan semakin memperkuat tata kelola data sosial ekonomi di lingkungan Pemkot Tangsel.
“Datara kita hadirkan sebagai portal data sosial ekonomi terintegrasi yang membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memanfaatkan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan,” jelasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel Tb. Asep Nurdin menambahkan, Datara juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital pemerintahan. Integrasi tersebut diharapkan mengakhiri pola kerja dengan data yang tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pemerintah memiliki gambaran masyarakat yang lebih utuh.
“Di platform Datara ini, nanti semuanya terintegrasi. Jadi, setiap OPD bisa memasukkan data di sana, sehingga semuanya menjadi satu data. Kita juga nanti bisa mencari data yang terhimpun dalam hitungan detik karena setiap data akan terfilterisasi dengan baik,” kata Asep.
Tak hanya digunakan pemerintah, Datara juga disiapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai status dan riwayat penyaluran bantuan sosial, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. Masyarakat nantinya dapat mengetahui informasi seperti posisi dalam desil serta bantuan sosial yang pernah diterima.
Asep menegaskan, tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga Datara tetap berjalan, melainkan memastikan seluruh perangkat daerah aktif memperbarui dan memanfaatkan data tersebut. Dengan begitu, integrasi data dapat benar-benar bermuara pada pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Tujuan akhirnya tetap satu, bagaimana pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya. (red)
