TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali menghadirkan harapan bagi warga berpenghasilan rendah melalui program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RUTLH) pada tahun 2026. Tahun ini, sebanyak 329 unit rumah milik warga akan diperbaiki agar lebih layak, sehat, dan aman untuk ditinggali.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangsel, Aries Kurniawan, mengatakan ratusan rumah tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Saat ini, pemerintah masih fokus melakukan pengumpulan serta pemutakhiran data calon penerima bantuan.
“Saat ini kami masih berada pada tahap pengumpulan data usulan dari masyarakat. Setelah itu akan dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan penerima benar-benar layak,” ujar Aries, di Serpong, Selasa (13/01/2026).
Ia menjelaskan, mayoritas usulan bedah rumah berasal dari mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diajukan secara berjenjang, mulai dari RT dan RW, kemudian diverifikasi oleh kelurahan dan kecamatan sebelum diproses di tingkat kota.
Dari data sementara, Kecamatan Pondok Aren tercatat sebagai wilayah dengan jumlah usulan bedah rumah terbanyak di Tangsel.
Aries menambahkan, tidak semua warga dapat langsung menerima bantuan tersebut. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, di antaranya memiliki KTP atau berdomisili di Tangsel, sudah berkeluarga, berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kota (UMK), serta memiliki rumah sendiri dengan kondisi tidak layak huni.
Selain itu, rumah yang diusulkan harus berdiri di atas lahan berstatus hak milik atau lahan yang dikuasai secara sah, dengan luas maksimal 120 meter persegi. Calon penerima juga tidak sedang menerima bantuan perumahan dari pihak lain.
Adapun rumah yang masuk kategori RUTLH umumnya memiliki struktur bangunan yang membahayakan keselamatan, tidak dilengkapi sanitasi yang layak, serta minim pencahayaan dan sirkulasi udara.
Sejak pertama kali dijalankan pada 2012 hingga 2025, program bedah rumah Pemkot Tangsel telah memperbaiki 2.901 unit rumah warga. Program ini dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tapi juga menghadirkan hunian yang lebih sehat dan manusiawi bagi warga. Ini adalah komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat,” pungkas Aries. (jn)
