JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan sopir logistik di Indonesia. Usai menerima aspirasi dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, pimpinan DPR bersama Komisi V menyepakati tiga poin utama untuk segera disampaikan kepada pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa meski ada enam usulan yang diajukan, DPR akan lebih dulu mendorong tiga poin yang dianggap paling mendesak.
“Usulan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara terdiri atas enam poin, tapi mungkin yang baru kita bisa dorong kepada pemerintah itu ada tiga poin,” ujar Dasco menutup rapat di Senayan, Rabu (1/10/2025).
Poin pertama, lanjut Dasco, adalah perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum tanpa membayar PNBP. Menurutnya, hal ini realistis karena jumlah sopir logistik tidak terlalu banyak.
“Usulan kita akan mendorong perpanjangan SIM B1 umum dan SIM B2 umum tanpa membayar PNBP, karena jumlahnya tidak terlalu banyak,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPR juga akan memperjuangkan akses perumahan bagi sopir logistik. Dasco menyebut 90 persen pengemudi masih kesulitan mengakses rumah subsidi.
“Kemudian kita akan mendorong pemerintah adanya rumah khusus pengemudi angkutan logistik, karena 90 persen pengemudi angkutan logistik tidak bisa mengakses perumahan subsidi,” tambahnya.
Selain dua hal tersebut, DPR juga akan mendorong dukungan pendidikan bagi anak sopir logistik, mulai dari program Indonesia Pintar (PIP) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Kami akan mendorong anak-anak driver logistik ini mendapat KIP kuliah dan PIP yang memang ada programnya di pemerintah, dan nanti akan kita sambungkan lewat tim untuk diinventarisir,” jelas Dasco.
Sementara itu, terkait pembahasan aturan zero over dimension overloading (ODOL), Dasco menilai perlu ada koordinasi lintas kementerian. Ia meminta Kementerian Perhubungan menjadi koordinator agar pembentukan tim lebih efektif.
“Sebagai koordinatornya, kita minta mungkin dari Kementerian Perhubungan untuk mengoordinir supaya teman-teman pengemudi, dari pimpinan Komisi V maupun dari kementerian lain bisa dibentuk agar tim bisa menjadi efektif,” ujarnya.
Langkah DPR ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan para sopir logistik, yang selama ini memegang peran vital dalam rantai distribusi nasional namun kerap luput dari perhatian kebijakan.
